Kegiatan debat pertama capres RI yang disiarkan secara langsung di televisi kemarin telah menjadi bahan pembicaraan masyarakat, mulai dari masyarakat jelata hingga pejabat tinggi, begitu pula yang disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bapak Hasto. Beliau mengkritisi pembelanjaan APBN oleh menteri pertahanan RI bapak Prabowo Subianto, beliau berkata sebagai berikut :
“Di tengah -tengah biaya hidup yang semakin tinggi, kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Ibu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku menteri pertahanan dengan menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai 386 triliun rupiah untuk membeli alutsista.”
Sekretaris tim pemenangan nasional gama (Ganjar Mahfud) itu menganggap bahwa negara Indonesia saat ini tidak berperang melawan musuh yang bersenjata, melainkan perang melawan kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan.
“Yang kita hadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan dan bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan kita untuk rakyat jelata.” ujar Hasto,
Beliau juga menambahkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip menjaga kehidupan
“Seorang pemimpin tidak boleh punya rekam jejak pelanggaran HAM adalah hak asasi manusia yang mana itu bertentangan dengan prinsip-prinsip menjaga kehidupan itu.” kata Hasto.
